horeoraduwe

Raja Charles dari Inggris berbicara dengan seorang tamu sebelum pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan selama Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28), di Dubai Exhibition Centre, Uni Emirat Arab

Raja Charles III didiagnosis menderita kanker setelah dilakukan tes, menurut pernyataan resmi Istana Buckingham

Karena penyakitnya ini, Charles akan mundur dari tugas publik sementara ia menjalani perawatan. Hingga kini, Istana Buckingham juga belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai perawatan, hingga jenis kanker dan tingkat stadiumnya. Namun juru bicara istana, namun raja kembali ke London pada hari Senin untuk memulai perawatan rawat jalan. “Selama prosedur yang dilakukan Raja di rumah sakit baru-baru ini untuk pembesaran prostat jinak, ada masalah terpisah yang menjadi perhatian,” kata pihak istana dalam sebuah pernyataan melalui email dilansir dari NBC. Secara terpisah, Istana Buckingham menyatakan Charles tidak menderita kanker prostat. Berita itu muncul seminggu setelah Kate dan Raja Charles keluar dari klinik swasta di London setelah prosedur medis.

Raja menjalani “prosedur korektif” untuk pembesaran prostat, sementara Kate, 42, menjalani operasi perut yang tidak ditentukan pada 17 Januari. “Yang Mulia hari ini memulai jadwal perawatan rutin, dan selama itu beliau telah disarankan oleh dokter untuk menunda tugas-tugas yang berhubungan dengan publik,” tambah pernyataan itu. Sejalan dengan itu, Istana juga mengatakan bahwa Charles akan kembali dan tetap mengurus urusan negara seperti biasa. “Sepanjang periode ini, Yang Mulia akan terus menjalankan urusan negara dan dokumen resmi seperti biasa,” tambah juru bicara Istana. Raja menghabiskan tiga malam di Klinik London, sebuah rumah sakit swasta dekat Regent’s Park, untuk menjalani prosedur baru-baru ini dan sebelumnya dikatakan “baik-baik saja” setelah menjalankan tugasnya. https://tampansamping.com/Dia terlihat untuk pertama kalinya sejak perawatannya pada hari Minggu, tampil dengan semangat yang baik saat dia melambaikan tangan kepada publik dalam perjalanan ke kebaktian gereja Minggu pagi di Sandringham, Norfolk. Istrinya, Ratu Camilla, menemaninya.

Lembaga Survei Populi Center membeberkan bahwa dukungan ormas Islam NU dan Muhammadiyah ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus merosot jelang pencoblosan Pemilu 2024. Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona mengatakan bahwa dukungan dari NU dan Muhammadiyah selama masa kampanye terus mengalir untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sayangnya, menjelang hari pencoblosan, kata Afrimadona, dukungan dari warga NU dan Muhammadiyah terus merosot kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. “Dari hasil survei kami, berdasarkan afiliasi ormas Islam terbesar warga Muhamadiyah dan NU yang mendukung Ganjar-Mahfud terus menurun,” tuturnya di Jakarta, Rabu (7/2). Afrimadona menjelaskan berdasarkan hasil survei terbarunya, warga Muhammadiyah yang sebelumnya ada 22,8 persen berikan dukungan ke Ganjar-Mahfud mulai merosot menjadi 15,4 persen responden. Sementara itu, untuk warga Nahdliyin yang sebelumnya 22,5 persen memberi dukungan ke Ganjar-Mahfudhttps://horeoraduwe.com/, kini merosot menjadi 19,7 persen responden.

Penyebaran narasi pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan alasan “efisiensi anggaran” hingga “mengurangi tensi politik” dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi, kata pengamat politik dan pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai alasan-alasan tersebut “tidak masuk akal”. Sebab konstitusi memberi ruang untuk pemilu dua putaran agar presiden yang terpilih memiliki legitimasi kuat.

“Kesannya semacam tidak bisa menerima atau ‘menyalahkan’ pemilu dua putaran. Padahal kalau dirunut, niatnya dibuat dua putaran didesain supaya presiden terpilih bisa mendapat legitimasi dari publik,” kata Khoirunnisa kepada BBC News Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menduga narasi itu bermotif politik, salah satunya karena terkait peta koalisi dan dukungan yang mungkin berubah jika pemilu berlangsung dua putaran.

Siapa saja tokoh yang menggaungkan narasi satu putaran?

Narasi satu putaran demi “efisiensi anggaran” tidak cuma muncul di media sosial, namun juga diutarakan oleh para pejabat eksekutif hingga tokoh organisasi masyarakat.

Pada Jumat (02/02), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan setuju agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran dengan alasan dapat menghemat anggaran hampir Rp30 triliun.

Apalagi menurutnya, semua pasangan calon optimistis untuk menang satu putaran.

“Siapa pun yang terpilih itu biarkanlah. Tapi kalau saya ditanya, sekali atau dua kali, dilihat dari manfaatnya. Kalau kita sekali putaran, kita efisiensi anggaran hampir Rp 30 triliun,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Presiden.

Narasi senada juga disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad yang mengajak masyarakat untuk berdoa agar pilpres berlangsung satu putaran untuk menghemat anggaran hingga Rp27 triliun.

“Jika Rp 27 triliun itu dialokasikan untuk provinsi di Indonesia, sudah banyak infrastruktur yang dapat dibangun,” kata Ansar dikutip dari Tempo.

Sejumlah pejabat eksekutif lainnya juga pernah menggaungkan hal serupa seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain lagi-lagi soal anggaran, Zulkifli Hasan beralasan pemilu satu putaran akan membuat suasana politik di Indonesia lebih kondusif.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) –sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia– turut mengharapkan pemilu berlangsung satu putaran.

“Kita bisa hemat anggaran. Pas puasa nanti kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusuk. Tidak disibukkan dengan kampanye dan hiruk-pikuk lainnya,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dikutip dari Kantor Berita Antara.

Mayoritas pihak yang menggaungkan pilpres satu putaran adalah yang secara terbuka mendukung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti Menteri Bahlil, Erick Thohir dan Zulkifli Hasan.

Optimisme untuk memenangkan pemilu satu putaran juga diutarakan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyokong Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari 2024, Megawati bertanya kepada para relawannya, “Jadi Insya Allah kita akan menang satu putaran, siap?”

Pertanyaan itu dijawab oleh para relawannya yang berkata, “Siap”.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, mengatakan target menang satu putaran “sah-sah saja” mengingat target itu muncul dari dua kubu, yakni kubu 02 dan 03.

Akan tetapi, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan keduanya adalah “hal yang sangat berbeda”.

Menurut Chico, pernyataan Megawati adalah target yang diutarakan untuk “membakar semangat relawan” dan “memperjuangkan kemenangan” tersebut.

“Buat kami memenangkan satu putaran itu hal yang menguntungkan bagi siapa pun, tapi dengan cara yang tidak curang,” kata Chico ketika dihubungi.

“Sementara gaung-gaung satu putaran yang dikatakan untuk ‘efisiensi anggaran’, menurut kami itu adalah narasi yang ingin dinyatakan supaya ketika ada paslon yang menang dengan segala cara, maka itu dianggap sebagai hal yang wajar,” sambung Chico.

TPN juga mengatakan narasi pemilu satu putaran demi efisiensi anggaran adalah “sesat” dan “tidak berdasar” karena konstitusi justru memberi ruang untuk pemilu dua putaran agar presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat.

Benarkah demi ‘menghemat anggaran’?

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai alasan menghemat anggaran “tidak tepat” dan “tidak masuk akal” untuk menggaungkan narasi pemilu satu putaran.

Pasalnya, pemilu sudah menjadi proses demokrasi yang pasti diselenggarakan setiap lima tahun dan pemerintah “harus” sudah menyiapkan anggarannya untuk dua kali putaran.

Pemilu dua putaran pun, sambung Khorunnisa, bertujuan untuk memastikan legitimasi presiden yang terpilih sebagai pilihan rakyat.

“Kita tahu setiap lima tahun ada pemilu dan disebutkan di undang-undang kalau pemilu itu dibiayai oleh APBN. Kalau dikatakan atas nama efisiensi ya tidak pas juga, karena desain anggarannya, desain pemilunya sudah ada,” ujar Khoirunnisa.

Dia mengatakan bahwa anggaran ini adalah ongkos demokrasi yang sudah disepakati harus ditanggung oleh negara berdasarkan konstitusi.

“Kok seperti tidak percaya dengan konstitusi yang sama-sama dibuat, jadi narasi-narasi efisiensi itu tidak bisa diterima,” tutur dia.

Anggaran pemilu sendiri telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun untuk dua putaran.

Kementerian Dalam Negeri pun telah menjamin ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 menjadi dua putaran.

Biaya terbesar dalam penyelenggaraan pemilu, menurut Perludem, adalah membayar honos petugas-petugas pemilu yang jumlahnya mencapai enam juta hingga tujuh juta orang di seluruh Indonesia.

“Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu bisa dihemat, tentu ada. Misalnya KPU tidak perlu sering-sering bikin acara seremonial, kalau mengundang orang banyak bisa memanfaatkan platform digital. Efisiensi tentu bisa dilakukan,” jelas Khoirunnisa.

Dia juga menggarisbawahi bahwa besarnya biaya itu adalah ongkos yang harus diambil untuk mendapatkan pemimpin secara demokratis.

“Kalau tidak mengambil jalan demokratis, saya rasa bayarannya lebih besar lagi. Bayaran bagi kebebasan sipil dan ruang-ruang demokrasinya akan lebih besar lagi,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Firman Noor dari BRIN mengatakan bahwa narasi semacam ini menggambarkan perspektif “antidemokratik”.

Menurut Firman dalam konteks ini, proses demokrasi tidak bisa dibenturkan dengan alasan efisiensi anggaran.

“Itu logika yang tidak terkait dengan semangat demokrasi, hakekat demokrasi itu tidak mengarah pada efisiensi,” kata Firman.

Oleh sebab itu, dia menilai argumen semacam ini hanyalah “alasan pembenar” untuk melegitimasi pemilu satu putaran dengan cara-cara yang diduga tidak etis.

Adu gagasan ‘bukan hal yang harus dihindari’

Alasan lainnya yang kerap mengemuka dalam narasi pilpres satu putaran adalah untuk meredam tensi politik, mengurangi perdebatan hingga permusuhan.

Menurut Perludem, perdebatan dan adu gagasan adalah hal yang wajar terjadi dalam iklim demokrasi, terutama di tengah kontestasi pilpres.

“Kalau alasannya supaya tidak terlalu gaduh suasana politiknya, menurut saya wajar saja mengadu gagasan. Itu bukan hal yang harus dihindari, kok kita jadi takut sih mengadu gagasan?” kata Khoirunnisa.

“Justru orang berdebat jangan dianggap sebagai sesuatu yang bising dan harus dihindari, itu hal yang lumrah saja,” ujar dia.

Pemilu dua putaran justru dinilai sebagai proses demokrasi alamiah yang dapat membentuk pemerintahan yang legitimasinya terjamin dalam lima tahun mendatang.

“Kalau dua putaran, secara alamiah kita akan melihat kubu mana bersatu dengan kubu mana. Bagi presiden terpilih, keuntungannya adalah presiden yang terpilih tidak menjadi minoritas di parlemen,” jelas dia.

Seberapa besar peluang pilpres satu putaran?

Sejumlah pengamat politik sebelumnya telah mengutarakan bahwa peluang Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran semakin kecil.

Hal senada juga disampaikan Firman, mengacu pada mayoritas survei yang menunjukkan bahwa suara Prabowo-Gibran “stagnan” di kisaran 40-an persen.

Ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa hasil survei Prabowo-Gibran mencuat di atas 50%, tapi bagi Firman itu semacam “anomali”.

Dengan asumsi Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin yang lolos ke putaran kedua apabila mengacu pada hasil-hasil survei, Firman memprediksi kubu Ganjar-Mahfud akan lebih berpeluang bergabung dengan kubu 01.

“Bisa saja nanti akan terbangun musuh bersama di antara kubu 01 dan 03 yang sudah gregetan dengan kubu 02, sehingga suara mereka berkumpul. Mungkin ada juga dari 01 dan 03 yang bergabung dengan 02, tapi saya kira tidak signifikan dengan mereka yang menentang 02,” jelas Firman.

“Ini akan berat bagi mereka,” kata Firman.

Modifikasi format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pilpres 2024 disebut pengamat politik memunculkan dugaan masyarakat tentang adanya upaya melindungi kelemahan salah satu pasangan calon. Polemik atas format debat ini juga disebut sebagai residu dari putusan MK yang kontroversial tentang batas usia.

Peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menduga bahwa perubahan format debat capres dan cawapres sangat kental dengan nuansa untuk melindungi kelemahan cawapres nomor urut dua, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang disebut minim pengalaman.

Modifikasi format debat capres-cawapres bukan hal yang baru. Pada 2019, menurut pengamat pemilu Titi Anggraini, pelaksanaan debat tidak sesuai dengan UU Pemilu. Namun, hal itu tidak menimbulkan polemik karena setiap pasangan calon (paslon) setuju dan publik tidak menaruh curiga.

Hal itu berbeda menjelang Pilpres 2024 karena, kata Titi, modifikasi debat memunculkan dugaan adanya upaya untuk menguntungkan paslon tertentu.

Sementara itu, Gibran mengatakan bahwa perubahan format debat tidak menguntungkan siapapun, termasuk dirinya. “Enggak, enggak menguntungkan, sama aja,” kata Gibran seusai blusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).

Senada, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa “Prabowo-Gibran adalah satu-satunya paslon, baik capres maupun cawapresnya, yang pernah mengikuti debat kandidat dalam pemilihan umum langsung… Jadi, kalau ada yang menyebar hoaks atau kebohongan kami takut debat masing-masing, sepertinya salah arah.”

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan menyelenggarakan lima agenda debat, dengan rincian tiga kali debat untuk capres dan dua kali debat cawapres. Masing-masing capres dan cawapres akan sama-sama naik ke panggung dalam setiap debat.

Perbedannya, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, pada Kamis (30/11), terletak pada agenda debat. Jika agenda debat capres, maka proporsi bicara capres akan lebih banyak dibanding cawapres, dan begitu pula sebaliknya saat debat cawapres.

Apakah format debat ini untuk melindungi calon tertentu?

Peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan modifikasi format debat yang disusun oleh KPU memunculkan dugaan sebagian masyarakat bahwa ada upaya melindungi kelemahan salah satu calon saat berdebat calon lain.

”Modifikasi seperti ini sebenarnya sudah dianggap berlebihan juga oleh sebagian kalangan karena sangat terasa sekali nuansa melindungi kelemahan dari Gibran… Sebelumnya Pak Maruf yang sudah sepuh mau kok, dipersilakan berdebat. Masa ini yang katanya mewakili generasi muda kayak diduga dilindungi,” ujar Firman kepada wartawan BBC News Indonesia, Senin (04/12).

Mengapa perubahan format debat itu menunjuk ke sosok Gibran?

Karena, kata Firman, dia adalah satu-satunya calon yang memiliki pengalaman terbatas.

“Karena publik juga sudah tahu bagaimana kualitas Gibran, sosok yang memang dipertanyakan kelayakannya untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini, salah satunya karena kemampuan berpikir dia yang sangat terbatas,” tambah Firman.

Selain itu, Firman melihat modifikasi format debat itu juga akan membuat masyarakat, khususnya pemilih, jadi tidak mampu melihat program dan kapabilitas paslon secara utuh.

“Berbeda jika capres atau cawapres sendirian dalam sorotan panggung. Kita bisa melihat dia apa adanya, mulai dari gestur, cara penyampaian dan yang ditunggu adalah bagaimana dia harus mencerna suatu pernyatan yang tidak mudah dijawab. Di situ kelihatan mana yang berisi dan tidak. Momen-momen ini bisa hilang dengan modifikasi ini,” ujarnya.

Senada, analis politik dari Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, melihat bahwa perubahan format debat itu memunculkan kesan di ruang publik bahwa ada upaya untuk melindungi salah satu calon.

“Masyarakat melihat berbeda sekali dengan format sebelumnya, ada apa? Ada kesan di masyarakat formatnya seperti melindungi salah salah calon, agak kaku, tidak original. KPU harus mengakomodir kepentingan dan keinginan masyarakat yang ingin melihat sejauh mana gagasan, pikiran, narasi paslon. Jadi tidak boleh ada ditutup-tutupi apalagi ada format-format berubah,” ujarnya.

Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai bahwa format debat menentukan strategi-strategi politik paslon guna meminimalisir blunder atau kesalahan yang dilakukan.

“Kesalahan terbesar dalam debat itu adalah salah ucap, maka diminamilisir dengan cara sebisa mungkin hanya menyampaikan pidato visi misi saja yang sudah jelas, sehingga saat menyampaikan pandangan pribadi itu blundernya mengecil. Jadi ini tentang strategi menjaga elektabilitas, ini yang sedang dimainkan,“ kata Hendri.

Apa respons Tim Prabowo-Gibran?

Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa perubahan format debat capres dan cawapres tidak menguntungkan siapapun, termasuk dirinya.

“Enggak, enggak menguntungkan, sama aja,” kata Gibran di Jakarta, Minggu (03/12).

Gibran melanjutkan, dirinya akan mengikuti aturan yang ada tentang pelaksanaan debat. Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan debat akan sama saja, baik didampingi atau tidak oleh pasangannya, Prabowo Subianto.

“Sama aja, sama aja, enggak ada yang menguntungkan siapa-siapa,” ujar Gibran.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, juga membantah bahwa perubahan format debat akan menguntungkan paslonnya.

“Prabowo-Gibran ini satu-satunya paslon, baik capres maupun cawapresnya, yang pernah mengikuti debat kandidat dalam pemilihan umum langsung. Jadi, kalau ada yang menyebar hoaks atau kebohongan kami takut debat masing-masing, sepertinya salah arah.”

“Yang pantas panik itu kalau surveinya terus di bawah atau ada yang surveinya turun terus. Masyarakat kan memang tidak suka dengan paslon yang jual-jual isu pecah belah bangsa ataupun menakut-nakuti rakyat dengan berbagai isu tak berdasar,“ kata Herzaky kepada BBC News Indonesia.

Dia menegaskan bahwa Prabowo-Giran siap dengan format debat apapun yang sesuai dengan aturan UU dan putusan KPU.

Residu proses pencalonan yang kontroversial

Pengamat politik dan pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, melihat polemik tentang format debat di sebagian masyarakat merupakan residu dari proses pemilu yang diawali dengan sebuah kontroversi, yaitu adanya insentif yang dirasakan salah satu pasangan calon melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia.

Putusan MK tentang batas usia memberi jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, ujarnya, pada Pemilu 2019, pelaksanaan debat juga tidak sejalan dengan UU Pemilu.

Pada UU Pemilu tertulis bahwa debat paslon dilaksanakan lima kali, yaitu tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Sementara, kata Titi, yang dilaksanakan di Pemilu 2019 adalah dua kali debat paslon, dua kali capres, dan satu kali cawapres.

Namun, tambahnya, setiap paslon di Pemilu 2019 tidak mempersoalkan modifikasi itu, dan ditambah lagi tidak ada keraguan di masyarakat.

“Kalau sekarang, Pemilu 2024, ada keraguan di masyarakat yang merupakan residu dari proses pencalonan yang kontroversial dengan melibatkan MK dan lalu ada putusan MKMK. Itu akan terus mewarnai dialektika pilpres dan tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Jadi publik melihat dugaan ada keuntungan ataupun kerugian bagi pasangan calon tertentu dari format debat itu.“

“Lalu ketika disebut bahwa porsi cawapres lebih banyak saat debat cawapres, dan sebaliknya. Lebih banyak itu kan bisa 40: 60, 45:55? Itu yang bisa memicu spekulasi dan kontroversi baru di masyarakat karena lagi-lagi situasinya tidak sama,“ ujar Titi.

Titi menjelaskan bahwa tidak masalah bagi capres dan cawapres datang bersamaan saat debat karena itu hanya lah persoalan teknis.

“Yang penting pelaksanaan debatnya. Ini kan bisa diatur, misal ketika pemaparan visi-misi bisa saja bersama-sama. Tetapi ketika masuk sesi debat, menjawab pertanyaan, saling bertanya, itu harus sesuai dengan format debat yang sudah diatur UU. Ketika debat capres ya capres, ketika debat cawapres ya cawapres,“ tambah Titi.

“Lagi pula setiap paslon mengatakan siap berdebat. Jadi kembali ke koridor aturan main saja karena itu akan juga akan menyelamatkan KPU dari dugaan-dugaan soal keberpihakan, atau kemudian dugaan memberikan keuntungan atau kerugian pada peserta pemilu tertentu,” katanya.

Untuk itu, Titi mengatakan, KPU harus menempatkan diri secara proporsional, profesional, dan kredibel. Setiap keputusan yang dibuat harus solid dan ditopang oleh argumentasi hukum yang kokoh.

“Jangan sampai justru membuka ruang spekulasi dan blunder di masyarakat karena akan rentan dihubung-hubungkan dengan residu pencalonan yang pernah terjadi,” ujarnya.

Debat kandidat capres dan cawapres telah diatur dalam Pasal 277 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian, agenda debat diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampaye Pemilihan Umum.

Format debat apa yang berubah dan mengapa?

KPU menyampaikan rencana untuk membuat debat capres dan cawapres pada Pemilu 2024 berbeda dari yang sebelumnya.

Dalam debat Pemilu 2024, KPU menyatakan pasangan capres dan cawapres harus selalu hadir di setiap panggung debat.

“Mengapa kedua-duanya harus hadir, ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau berdua masing-masing pasangan calon kan, capres dan cawapres. Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Kamis (30/11).

Hasyim melanjutkan, nantinya setiap capres dan cawapres memiliki proporsi bicara masing-masing, tergantung dari agenda debat, apakah debat capres atau debat cawapres.

Dari lima kali debat tersebut akan diadakan tiga debat untuk capres dan dua debat untuk cawapres.

Sejumlah kalangan dari kelompok masyarakat sipil hingga akademisi meyakini penolakan Rohingya yang berujung aksi intimidasi, tak lepas dari “narasi kebencian, disinformasi dan berita bohong” yang meluas di media sosial.

Sebuah penelitian yang menyoroti narasi penyebaran prasangka buruk terhadap etnis Rohingya di media sosial, juga mengungkap cara kerja penyebar disinformasi yang diduga terorganisir.

Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk mengetahui konteks hasutan kebencian terhadap etnis Rohingya.

Kenapa Rohingya ditolak?

Para komentator di media sosial menolak Rohingya karena menganggap mereka ancaman. Khawatir jadi beban negara, punya perilaku buruk, memicu kriminalitas, membuat negara sendiri di Indonesia, dan memicu kesenjangan sosial.

BBC mengambil nukilan komentar dari berita terbaru saat gerombolan mahasiswa mengintimidasi pengungsi Rohingya di Kota Banda Aceh pada Rabu (27/12) silam.

Per 1 Januari 2024, berita ini telah menuai lebih dari 2.000 komentar pro dan kontra.

Sejumlah alasan menolak Rohingya dirangkum sebagai berikut:

• Rohingya akan merebut tanah Aceh seperti kasus Israel-Palestina.
• Jadi beban anggaran negara.
• Rohingya menuntut lokasi pengungsian yang layak.
• Jorok dan kotor, kerap buang air besar sembarang.
• Membuang makanan.
• Imigran gelap masuk secara ilegal tanpa visa dan identitas yang jelas.

Selain itu, ada komentar menulis keberadaan etnis Rohingya di Aceh akan membuat kesenjangan sosial.

“Indonesia masih banyak yang hidup di garis kemiskinan, kok imigran gelap dikasihani,” tulis seorang warganet.

Pada umumnya, mereka yang kontra memulai dengan kalimat: “Saya tidak anti terhadap pengungsi, dan membantu warga negara lain. Namun…”

Dan, ini akan diikuti dengan alasan-alasan lanjutan – meskipun tidak sedikit yang secara langsung melakukan tuduhan negatif.

Dari persoalan ini, BBC berupaya untuk mengklasifikasikannya menjadi: khawatir jadi beban anggaran negara, kriminalitas, pendudukan wilayah, imigran gelap dan membuat kesenjangan sosial. Berikut adalah fakta-faktanya:

Apakah Pengungsi Rohingya membebani anggaran negara?

Tidak.

Pemerintah tidak punya anggaran untuk pengungsi Rohingya.

“Ini kan nggak ada [alokasi anggarannya] di APBN, nggak ada di pemda [APBD], dia masuk ke daerah-daerah pemda nggak punya anggaran,“ kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD., Kamis (14/12/2023).

Dalam hal ini, pemerintah hanya menyediakan lokasi penampungan sementara apa yang disebut Mahfud MD sebagai “demi kemanusiaan“.

Kebutuhan hidup sehari-hari pengungsi atau pencari suaka di Indonesia – bukan hanya Rohingya – ditanggung oleh Badan Pengungsi PBB, UNHCR.

“Setiap biaya, kebutuhan pengungsi yang ada itu akan di-cover, atau ditanggung oleh UNCHR dan mitra-mitra kerja… Sama sekali tidak menggunakan pendanaan dari negara, atau APBN/APBD,” kata Perwakilan UNHCR untuk Indonesia, Mitra Salima Suryono, Kamis (28/12/2023).

Dana UNHCR ini berasal, salah satunya dari donasi masyarakat, lembaga atau swasta.

Apakah pengungsi Rohingya melakukan tindak kriminalitas?

Faktanya, beberapa pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia terlibat kasus perdagangan manusia atau penyelundupan manusia, kabur dari penampungan, dan dugaan pelecehan seksual.

Seluruh kasus ini telah ditangani polisi. Artinya mereka yang terlibat kasus-kasus ini telah diproses secara hukum.

Bagaimanapun, kasus-kasus kriminalitas ini dijadikan alasan sebagian orang menolak keberadaan pengungsi.

Mirisnya, kejahatan sejumlah orang dipukul rata jadi kesalahan dan hukuman seluruh etnis Rohingya, kata Koordiantor KontraS Aceh, Azharul Husna.

“Kalau lah satu orang melakuan kejahatan, nampaknya tidak adil kalau kita timpakan kesalahan itu terhadap semua orang,“ katanya.

Rohingya minta tanah di Aceh, memang bisa seperti kasus Israel-Palestina?

“Mustahil, karena mereka tidak berhak memiliki properti di sini,“ kata Azharul Husna. Ditambah lagi, pengungsi tak punya hak untuk bekerja, dan ruang gerak mereka dibatasi.

Buktinya, pengungsi dan pencari suaka yang ditampung di Indonesia lebih dari satu dekade tak satupun yang punya rumah atau pulau pribadi.

Berdasarkan laporan UNHCR jumlah pengungsi yang ada di Indonesia per 2022 sebanyak 12.616 orang yang kebanyakan berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%), dan Myanmar (6%).

• Status hukum Rohingya di Indonesia

Pertanyaan ini juga akan menyinggung status hukum pengungsi di Indonesia, termasuk Rohingya.

Secara sederhana, pengungsi atau refugee diidentifikasi sebagai seseorang yang mengungsi dari negara asalnya dikarenakan ancaman nyata berupa diskriminasi, persekusi, dan kekerasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotan di dalam kelompok tertentu, dan pendapat politiknya.

Pengungsi Rohingya dianggap memenuhi kriteria ini menurut UNCHR.

Para pengungsi umumnya mencari perlindungan dari negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut. Artinya, Indonesia bisa saja menolak memberi perlindungan terhadap pengungsi.

Namun, dalam pelbagai kesempatan, pemerintah mengatakan bersedia menampung sementara pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan.

Dengan status dan kondisi ini, hampir mustahil pengungsi Rohingya punya KTP Indonesia, sekalipun mereka menikah dengan WNI. Syaratnya ketat, termasuk harus punya pekerjaan dan penghasilan tetap.

Apakah semua etnis Rohingya berkelakuan buruk?

Etnis Rohingya disebut dalam komentar media sosial sebagai jorok, karena buang air sembarang.

Koordinator KontraS, Azharul Husna tak menampik hal tersebut. Tapi sekali lagi, ini kasus yang tak bisa dipukul rata pada semuanya.

“Itu satu-dua saja kasusnya,” katanya.

Lagi pula, tambah Husna, etnis Rohingnya memiliki latar belakang sebagai kelompok yang teraniaya dan sepanjang hidup berada dalam pelarian.

Sejumlah penampungan pengungsi tak cukup memberikan pendidikan kebersihan lingkungan, fasilitas MCK dan kesehatan.

“Ini karena situasi, bagaimana orang dididik dengan situasi,” katanya.

Selain itu, ada juga polemik makanan yang dibuang pengungsi.

“Itu kan ada video bungkus makanan terbuang, satu bungkus. Tapi seolah-olah pengungsi hobinya buang makanan,” kata Husna.

Termasuk video yang menunjukkan seorang pengungsi membuang bantuan di laut, saat ada upaya sebagian warga mendorong kembali kapal mereka.

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTOKeterangan gambar,

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terpilih Kaesang Pangarep menyampaikan orasi politiknya dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Sejumlah pengamat politik memprediksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya peluang cukup besar untuk lolos ke Senayan usai ditetapkannya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum.

Akan tetapi, menurut pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio, lolosnya PSI bukan karena kualitas ataupun kompetensi dari sosok Kaesang. Namun karena “pengaruh” Jokowi yang bisa menggerakkan relawannya agar memberikan suara mereka ke partai tersebut.

Juru bicara PSI, Dedek Prayudi, menolak jika disebut Kaesang Pangarep tidak punya kompetensi menjadi pemimpin partai politik. Ia mengeklaim, Kaesang tahu betul strategi meraup suara di Pemilu 2024.

Mengapa Kaesang berlabuh ke PSI?

Kaesang Pangarep resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin (25/09), atau dua hari setelah bergabung dengan partai mawar tersebut.

Ketika berpidato di hadapan kader, Kaesang yang mengenakan kemeja kotak-kotak — yang pernah dipopulerkan ayahnya — optimistis bisa membawa partai ini melaju dan bertahan melewati berbagai tantangan.

“Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis, arus, dan gelombang akan berpihak pada kita anak muda,” ucapnya di Djakarta Theater Jakarta Pusat, Senin (25/09).

Melalui partai ini pula, sambungnya, dia ingin menghapus pesimis dan sinisme anak muda terhadap politik.

Caranya yakni berpolitik dengan benar: menjauhi fitnah dan hoaks, korupsi, politik uang, dan narasi yang memecah belah.

Intinya ia ingin menjalankan politik dengan gembira.

“Saya ingin kita anak muda mulai menyalakan lilin dan berhenti mengutuk kegelapan, karena politik adalah jalan ninja kita.”

Kendati demikian, Kaesang tak menampik bahwa salah satu inspirasinya terjun ke dunia politik adalah ayahnya sendiri.

Baginya Jokowi patut dicontoh karena disebut tak pernah lelah menjalankan amanat rakyat.

Dan sebagai anak muda, ia merasa harus terlibat dalam politik demi “menyelamatkan masa depan”.

“Saya ingin melakukan hal-hal baik lewat politik, saya ingin membantu membangun optimisme lewat politik.”

“Politik bisa dijalankan penuh integritas, bersih demi kemajuan kita semua, mempersatukan didasari rasa hormat, dan percaya bahwa kita sama-sama memperjuangkan hal baik meski berbeda-beda. Kita semuanya pasti punya cita-cita membuat Indonesia menjadi hebat.”

Dengan segala harapan itu, putra bungsu Jokowi tersebut menargetkan PSI bisa lolos ke DPR RI dengan memperoleh 4% suara pada Pemilu 2024.

Untuk itulah PSI, ungkapnya, akan fokus mengejar para pemilih berlatar nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda.

Selain juga dia meminta dukungan relawan dan pendukung Joko Widodo yang terafiliasi dengan partai tertentu agar bersedia memberikan suaranya kepada PSI.

“Untuk relawan Pak Jokowi, pasti ingat kan dengan pakaian saya ini, pakaian yang menjadi simbol banyak hal. Simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia, simbol persatuan antar kelas sosial sederhana tapi menyatukan. Penuh warna tanda riang gembira.”

Apakah Kaesang layak jadi ketua umum parpol?

Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio, mengatakan diangkatnya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Kalau bukan karena embel-embel anak Presiden, kata dia, maka mustahil dipilih menjadi pimpinan partai politik.

“Dimana-mana enggak mungkin dua hari jadi warga, diangkat jadi ketua RT,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Hendri juga menilai Kaesang berlabuh ke PSI bukan atas keinginannya sendiri, tapi ada “arahan” dari ayahnya Jokowi.

Dan dipilihnya Kaesang menjadi Ketua Umum, menurut dia, bukan karena kualitas atau kompetensinya.

“Terlalu naif kalau memperhitungkan sosok Kaesang tanpa bawa-bawa dia anaknya Jokowi. Yang harus diperhitungkan justru Jokowinya.”

“Dia populer ya karena anak Jokowi, satu variabel itu saja.”

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, tak sepenuhnya setuju.

Kata dia, status Kaesang sebagai anak Presiden tak bisa dilepaskan.

Namun di luar itu, sebagai individu Kaesang disebut punya kualitas personal yang penting dan bahkan menjadi penentu tren (trendsetter) di kalangan generasi Z.

“Kaesang terlibat di banyak hal yang terkait anak muda, mulai dari bisnis, dan dunia sepakbola. Jadi PSI mengambil sosok yang sangat populer di anak muda yang memang target mereka.”

“Bagi saya menjadikan Kaesang sebagai Ketua Umum adalah strategi politik yang masuk akal.”

Dengan modal itu, ujar Saidiman, setidaknya popularitas PSI naik dan tingkat kesukaan publik terhadap partai tersebut juga meningkat -yang pada ujungnya bakal mendongkrak elektabilitas.

Di beberapa survei seperti yang dilakukan Indonesia Polling Stations, elektabilitas PSI di urutan belakang yakni 3,2%, di bawah PPP dan Perindo.

Angka itu, menurut peneliti Indonesia Polling Stations Alfin Sugianto, naik setelah adanya perubahan dukungan ke Prabowo Subianto.

Apakah target PSI lolos ke Senayan bisa dicapai?

Pengamat politik Saidiman Ahmad mengatakan PSI punya peluang cukup besar untuk melanggeng ke Senayan, kendati perlu terobosan.

Sebab PSI katanya, tidak bisa mengandalkan nama besar Kaesang semata untuk meyakinkan pemilih mencoblos partai berlambang mawar tersebut.

Para calon anggota legislatif (caleg) dan kepala daerah, menurut dia, harus bergerak ke akar rumput menujukkan keseriusan mereka di Pemilu 2024.

“Kehadiran darah baru bisa memicu adrenalin kader lebih serius bahwa partai ini serius masuk ke parlemen. Ini bisa meningkatkan semangat caleg. Mereka jadi punya modal untuk dibawa ke masyarakat selain program.”

“Tapi kalau para caleg enggak kerja maksimal, tidak melakukan sosialisasi ke rumah-rumah, tidak akan ada efek apa-apa.”

Dalam berbagai survei, kata Saidiman, setidaknya ada 45% undecided voters dan swing voters yang bisa diperebutkan PSI dalam pemilu 2024 mendatang.

Undecided voters adalah pemilih yang belum menentukan pilihan. Sementara swing voters adalah pemilih rasional yang bisa berubah pilihannya karena ide atau gagasan tertentu.

“Jadi masih mungkin mengambil ceruk dari partai baru kayak PSI.”

Pengamat politik Hendri Satrio juga yakin PSI bakal lolos ke Senayan.

Hanya saja dengan ‘pengaruh’ Jokowi yang menggerakkan relawannya agar memilih PSI.

“Waktu Kaesang pidato, kan relawan Jokowi hadir. Jadi suara pendukung Jokowi akan ke PSI, tapi apa karena Kaesang? Bukan, ya karena Jokowi.”

“Jadi Jokowi akan menggunakan segala upaya untuk memenangkan PSI dan wajar. Jokowi merasa lebih penting besarkan PSI, kalau bisa kalahkan PDIP.”

“Karena yang jadi ketua partai anaknya, lebih baik bela partai anaknya dong.”

Apa strategi PSI menang di Pemilu 2024?

Juru bicara PSI, Dedek Prayudi, menolak jika disebut bahwa Kaesang Pangarep tidak punya kompetensi menjadi pemimpin partai politik.

Ia menyebut Kaesang adalah anak muda paling berpengaruh saat ini.

Itu terbukti dari namanya yang masuk dalam jajaran 40 tokoh muda berpengaruh di Indonesia versi Fortune 2023 dari sektor bisnis.

“Dia anak Presiden, jadi apapun prestasinya tertutup oleh status itu. Jadi kalau dikatakan Kaesang tidak punya kapasitas, tuduhan itu terlalu terburu-buru,” kata Dedek Prayudi kepada BBC News Indonesia.

Namun demikian, dia setuju kalau modal nama besar Kaesang tidak cukup untuk meloloskan PSI ke Senayan.

Usai deklarasi kemarin, sambungnya, Kaesang ingin menguatkan identitas partai yang dekat dengan anak muda.

Hal lain, Kaesang sadar bahwa PSI harus menguatkan elektabilitas mereka di wilayah pedesaan.

“Di dalam pidatonya, dia menyadari perolehan PSI terkonsentrasi di daerah urban. Ini artinya diperlukan upaya ekspansi, mengeruk suara ke daerah rural atau pedesaan.”

Untuk itulah mesin partai akan difokuskan di desa-desa dengan membawa isu tentang kesejahteraan.

Semisal menggagas ide BPJS gratis.

“Sering kan dibicarakan BPJS gratis? Ini salah satu dari sepuluh agenda PSI terkait politik kesejahteraan.”

“Kalau di Pemilu 2019 kami fokus di isu toleransi dan anti-korupsi. Tapi itu tidak relevan di masyarakat pedesaan.”

Selain tentu saja memanfaatkan suara relawan Jokowi.

Meskipun dia tak mau menyebutkan daerah mana saja yang menjadi target pemenangan PSI.

“Itu rahasia,” katanya.

Yang pasti, sambungnya, PSI menargetkan bisa memperoleh 7% suara pada Pemilu 2024.

Bagaimana rekam jejak PSI?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didirikan pada 16 November 2014. Tapi baru sah menjadi badan hukum setelah melewati verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016.

Pada Pemilu 2019, PSI mengikuti sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 11.

PSI melakukan terobosan dalam seleksi calon anggota legislatif dengan cara yang transparan dan terbuka. Yakni seleksi yang disiarkan di media sosial PSI.

Tujuannya agar publik bisa mengenal dan menilai calon anggota legislatif yang mewakili mereka di DPD RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Pada Pemilu 2019, sebanyak 45% calon anggota legislatif PSI adalah perempuan. Angka itu melebihi syarat keterwakilan perempuan minimal sebesar 30%.

Di Pemilu 2024, PSI lolos sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 15.

Selama delapan tahun berjalan, PSI sudah tiga kali berganti ketua umum.

Ketua umum pertama dipimpin oleh Grace Natalie sampai November 2021. Kemudian beralih ke vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha.

Giring resmi menjabat pada November 2021 dan akhirnya bergeser ke Kaesang Pangarep.

Kaesang sebelumnya disebut bakal maju sebagai calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Tapi akhirnya batal.

Padahal baliho besar di kawasan Kota Depok sudah terpampang foto Kaesang mengenakan kemeja putih dan membawa setangkai bunga mawar, layaknya logo PSI.

Jauh sebelum terjun ke politik, Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha makanan dengan nama Sang Pisang.

Dia juga aktif menjadi YouTuber dengan kanal Kaesang Pangarep by GK Hebat.

Di media sosial, dia terbilang aktif dan kerap muncul di berbagai konten podcast bersama figur publik.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi di Yaman dengan tujuan menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran tersebut terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah.

Serangan terhadap kelompok Houthi didukung oleh sejumlah sekutu AS dan Inggris.

Rudal diluncurkan pada Kamis (11/01) malam hingga Jumat (12/01), menghantam puluhan lokasi – yang dilaporkan menelan sejumlah korban.

Kelompok Houthi mengatakan mereka tak tergoyahkan oleh serangan-serangan tersebut, namun AS berpendapat bahwa serangan tersebut telah merusak kemampuan militer kelompok pemberontak tersebut.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut jika diperlukan. Namun AS juga telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin melihat konflik yang semakin meluas di Timur Tengah.

Di sisi lain, Houthi menegaskan bahwa Amerika dan Inggris salah jika berpikir bahwa mereka dapat menghalangi dukungan Yaman terhadap Palestina.

Posisi Houthi dalam serangan di Laut Merah adalah mereka mencegah kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel melintasi rute tersebut – sebagai imbas dari apa yang terjadi di Gaza.

Tapi, siapa sebenarnya kelompok Houthi? Simak penjelasannya.

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTOKeterangan gambar,

Dalam Debat Capres, Minggu (07/01), Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak hanya melontarkan visi-misi mereka, tapi juga saling melontarkan sindiran dan tuduhan.

Saling sindir antara calon presiden mewarnai sesi pertama Debat Capres pada Minggu (07/01). Dalam sesi penyampaian visi dan misi, Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto yang menurutnya memiliki ratusan ribu hektare tanah di saat “setengah anggota TNI tidak memiliki rumah dinas”. Tanpa menyebut nama Anies, Prabowo menanggapi sindiran itu “asal bicara, tanpa data”.

Hampir selama satu menit dalam sesi penyampaian visi-misi, Anies menyoroti kinerja Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Salah satu kritik itu menyasar Prabowo yang dia sebut memiliki 340 ribu hektare tanah di seluruh Indonesia. “Di saat separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya 340 ribu hektar tanah di negeri ini,” kata Anies.

Angka yang dirujuk Anies merujuk pada pernyataan Joko Widodo pada Debat Capres pada Pilpres 2019.

Anies kemudian melanjutkan serangannya terhadap Prabowo dengan menyebut bahwa proyek Food Estate yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan gagal.

Ditambah lagi, food estate singkong, yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika,” kata Anies.

Anies melontarkan kritik soal Kementerian Pertahanan yang pernah dibobol oleh peretas pada tahun 2023. Fakta itu, kata Anies, ironis karena anggaran kementerian ini yang mencapai Rp700 triliun.

“Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu [peretasan]. Justru untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas,” kata Anies.

Berbicara di podium dengan kemeja putih, Prabowo sempat menyanggah tuduhan Anies tersebut pada akhir penyampaian visi-misinya.

“Kami bertekad punya pertahanan kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, didorong ambisi menggebu-gebu sehingga tidak obyektif,” kata Prabowo.

Secara umum, Prabowo secara panjang lebar memaparkan visi dan misinya yang mengaitkan pertahanan dan keamanan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ratusan tahun, negara-negara dari jauh datang ke Nusantara untuk intervensi, mengganggu, adu domba dan mencuri. Kita berhadapan pada fakta bahwa kekayaan alam kita diambil dengan murah. Untuk jadi negara makmur, sejahtera, rakyat bisa hidup layak, kita harus menjaga kekayaan kita,” ujar Prabowo.

Ganjar Prabowo, di sisi lain, berencana menata ulang gelar pasukan militer. Dia beralasan, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan menjadi pusat gravitasi baru. Rencana ini disebutnya sebagai antisipasi pertarungan global antara Amerika dan China.

”Oleh karena itu, pertahanan masuk ke wilayah 5.0, dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonomi, dan itu bisa dilakukan, kalau anggaran Kemhan mencapai 1-2% dari PDB.

Ganjar juga meyoroti isu seperti terorisme, narkoba, pinjaman online hingga perdagangan orang. Ganjar mendorong reformasi kepolisian dengan penguatan siber sistem, termasuk pengembangan sumber daya manusia siber yang kuat.

Saling serang kritik dan sindiran Anies-Prabowo

Dalam Debat Capres kali ini, Anies dan Prabowo terlihat saling melontarkan kritik dan sindiran. Saling jawab di antara keduanya lebih menonjol ketimbang tanya-jawab mereka dengan Ganjar.

Salah satu interaksi yang menonjol di antara keduanya kembali terlihat saat Anies mengajukan pertanyaan kepada Prabowo soal hubungan etika pemimpin negara dan kemampuannya menjaga kedaulatan negara.

Merespons ini, Prabowo menyebut tiga nilai yang perlu dimiliki seorang pemimpin negara: cinta tanah air, kejujuran, dan ‘kebersihan‘. “Harus memberi contoh, tidak boleh korupsi dalam bentuk apapun,” ujarnya.

“Jadi hubungan pertahanan dan kedaulatan dengan etika itu benar, harus beretika dengan benar. Jangan lain di mulut, lain di hati,” https://tampansamping.com/kata Prabowo.

Di akhir jawabannya, Prabowo melontarkan sindiran, walau tidak secara langsung menyebut nama Anies.

“Pertahanan itu sakral, menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut rakyat,” ujar Prabowo.

Lantaran secara terang-terangan menentang Presiden Filipina Rodrigo Duterte, senator Leila de Lima menjelma seperti duri dalam diri mantan wali kota Davao itu.

Berikut kiprahnya, seperti ditulis wartawan BBC, Jonathan Head.

Rodrigo Duterte bukan seperti presiden-presiden Filipina sebelumnya sejak era Ferdinand Marcos.

Gaya bicara kasar, aksi-aksinya spontan, dan secara terbuka menerapkan pendekatan kekerasan dalam memerangi narkoba. Kadang, tiba-tiba saja ia mengubaah kebijkan, yang tentu saja kemudian menarik perhatian media.

Popularitasnya naik di negara yang haus akan perubahan.

Kebijakan-kebijakannya menggemparkan kalangan liberal Filipina dan para pegiat hak asasi manusia, namun dipandang sebagai juru selamat oleh yang lainnya.

Sikap sang presiden bahkan bisa membuat hubungan kekeluargaan terpecah, komentar yang dilontarkan tentang Duterte di media seringkali bernada kasar dan dipenuhi rasa geram. Duterte disebut-sebut memiliki tim media sosial yang terampil, bahkan cenderung manipulatif menurut sebagian orang.

Gelombang dukungan yang dramatis mendorong mantan wali kota Davao itu menduduki kursi kepresidenan. Dukungan itu diperoleh dengan membujuk para politikus bahkan partai-partai pesaingnya di Kongres, sehingga membentuk apa yang dikenal sebagai ‘mayoritas super’. Akibatnya, ia dapat mengenyam masa jabatan enam tahunnya tanpa oposisi resmi.

Kendati demikian, ada segelintir politikus yang menentang presiden. Salah satunya adalah Senator Leila de Lima, seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman.

Sikap keras De Lima terhadap Duterte dan sekutu-sekutunya saat sidang dengar pendapat di Kongres yang diikuti dengan perang tuduhan di media menjadi tontonan rakyat Filipina.

Pria ‘narsistik’ vs ‘perempuan tidak bermoral’

Senator De Lima awalnya mengetuai komite investigasi di Senat yang menangani kasus-kasus pembunuhan terhadap para tersangka narkoba yang tidak melewati proses hukum. Pembunuhan ini meningkat secara dramatis sejak Presiden Duterte menjabat.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Investigasi: Skandal Adopsi

Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu

Episode

Akhir dari Podcast

Ia membawa seorang mantan anggota ‘pasukan pembunuh’ dari Davao untuk bersaksi bahwa Duterte sendiri terlibat dalam pembunuhan main hakim sendiri saat ia menjabat wali kota, namun Duterte membantah dan membenarkan pada kesempatan terpisah.

Duterte lalu merespons tudingan itu dengan menuduh De Lima menerima uang dari pengedar narkoba yang berada dalam penjara terbesar di Filipina sewaktu ia menjabat sebagai menteri kehakiman.

Pada bulan September, sekutu-sekutu Duterte di Senat menyingkirkan De Lima dari perannya sebagai ketua komite investigasi, yang kemudian membebaskan keterlibatan Presiden Duterte dalam kasu-kasus pembunuhan main hakim sendiri. Setidaknya ada lima pengaduan pidana terhadap De Lima, meskipun ia belum didakwa.

De Lima menyebut Duterte sebagai ‘orang tua yang narsis’ dan temperamental, yang tidak becus menangani permasalahan negara.

Sementara Duterte menyebut De Lima sebagai ‘perempuan tak bermoral’ dan menyarankan agar ia menggantung dirinya sendiri.

Para sekutu Duterte di Kongres melakukan penyelidikan terhadap De Lima, dengan membongkar hubungan asmara dengan sopirnya, dan mendorong para pengedar narkoba bersaksi untuk menentangnya.

‘Tidak pernah meminta untuk menjadi kontroversial’

Leila de Lima lahir pada 1957 dan dibesarkan di wilayah Bicol yang terletak di Pulau Luzon. Ayahnya adalah seorang pengacara dan pernah memimpin Komisi Pemilu Nasional pada era 1990-an.

De Lima juga kuliah di bidang hukum, ia lulus dengan nilai tertinggi ke-8 di negara ini pada tahun 1985. Ia memiliki dua anak laki-laki, tetapi pernikahannya berakhir pada tahun 2001. Belakangan dia mengaku hal itu terjadi karena komitmen terhadap pekerjaannya.

Ia lalu bekerja di DPR Filipina, sebelum kemudian diangkat sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia oleh Presiden Gloria Arroyo pada tahun 2008.

De Lima dikenal sebagai seorang pengacara yang vokal dan berani menegakkan ‘keadilan tanpa pandang bulu’. Dia pernah melakukan penyelidikan terhadap Duterte yang diduga memerintahkan pasukan bersenjata untuk membunuh para tersangka pengedar narkoba di Davao City, tempat Duterte menjadi wali kota.

Ia mengadakan serangkaian dengar pendapat di Davao pada tahun 2009. Namun dia tidak bisa menemukan para saksi atau bukti jelas yang mengaitkan Duterte atau polisi dengan pasukan bersenjata misterius yang menewaskan lebih dari 1.000 orang selama dasawarsa sebelumnya, banyak dari mereka merupakan anak-anak.

Ketika ia diangkat sebagai menteri kehakiman pada tahun 2010 oleh Presiden Benigno Aquino III ia tidak menunjukkan keengganan untuk memburu kasus-kasus yang diduga melibatkan parapejabat tinggi.

Pada 2011, dia memerintahkan penangkapan terhadap mantan Presiden Arroyo saat hendak menaiki pesawat untuk berobat di rumah sakit luar negeri. Dua tahun berikutnya, ia mengajukan tuntutan pidana terhadap tiga senator terkemuka atas dugaan penyalahgunaan dana pembangunan.

Ia juga menyeret Iglesia ni Cristo, gereja terbesar ketiga di Filpina, atas dugaan kasus penculikan yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran di luar kantornya.

Bahkan beberapa komentator yang simpatik pun menuding De Lima mencari kontroversi, karena perannya dalam memberantas kejahatan terlalu banyak mendapat publikasi media.

“Beberapa orang menyebut saya sebagai seorang publik figur yang kontroversial,” katanya tahun lalu.

“Saya tidak akan dan tidak bisa menyangkalnya. Tapi saya tidak pernah meminta untuk menjadi kontroversial. Bahkan, mustahil untuk tetap tidak kontroversial ketika kasus-kasus kalangan atas terus timbul. Satu-satunya cara untuk tetap low profile adalah tidak melakukan apa pun yang layak dilihat kalangan umum.”

Meski demikian, sebagian orang menilai bahwa dalam kenyataannya tidak banyak yang berubah dalam kinerja sistem peradilan saat De Lima menjabat menteri kehakiman. Secara khusus mereka merujuk pada peredaran narkoba, bahkan produksi narkoba, di penjara terbesar Filipina, New Bilibid.

Merespons kritik tersebut, De Lima memimpin sebuah razia ke sebuah penjara pada Desember 2014. Aksi tersebut mendapat banyak perhatian media.

Di penjara yang ditempati oleh beberapa narapidana paling terkenal mereka menemukan fasilitas mewah yang menakjubkan, sauna, kulkas yang lengkap dengan makanan, sebuah boneka seks tiup, ponsel, persediaan narkoba serta senjata api.

Seusai razia itu, sebanyak 19 tahanan dipindahkan dan beberapa pejabat dihukum. Namun, cerita peredaran narkoba di penjara terus bergulir, sehingga pada bulan Juli tahun ini pengelolaan penjara diambil alih oleh pasukan khusus kepolisian.

Presiden Duterte menggunakan skandal yang terjadi penjara ini untuk mendiskreditkan Senator de Lima.

Sekutunya membawa 10 orang, tujuh diantaranya adalah narapidana, untuk bersaksi di depan Kongres bahwa pengedar narkoba memberikan uang kepada sopir sekaligus kekasih de Lima, untuk membantu mendanai kampanyenya meraih kursi di senat.

Sopirnya, Ronnie Dayan, yang mengaku memiliki hubungan asmara dengan De Lima selama tujuh tahun, juga ikut bersaksi menentang dirinya.

Menyerah dalam pertarungan?

Senator De Lima menyanggah semua tuduhan tersebut. Teman-temannya menyebut bahwa ia tidak memiliki kekayaan, dan mereka pun berpendapat para pejabat bisa dengan mudah memaksa orang-orang, terutama para tahanan untuk berbicara menentang De Lima, seperti halnya pejabat-pejabat yang dominan seperti Presiden Duterte. De Lima, menurut mereka, tentu saja mempunyai banyak musuh dalam kariernya.

Kehidupan pribadinya juga berada dalam sorotan. Di media sosial, ia difitnah oleh pendukung-pendukung Presiden Duterte.

Ia memang mempunyai beberapa sekutu dalam dunia politik Filipina, namun tak ada seorang pun yang bisa membantunya menghadapi Dutertehttps://tampansamping.com/. Kini, masa depannya tergantung pada dakwaan kriminal. Bahkan, jabatannya sebagai senator tengah terancam.

Namun, Senator de Lima tetap menantang, bersikeras bahwa ia benar, dan menyerukan intervensi internasional untuk menyelidiki pembunuhan para pengedar narkoba.

Ia terus berkampanye menentang dihidupkannya kembali hukuman mati. Bulan ini ia dianugerahi penghargaan oleh majalah Foreign Policy sebagai salah satu Global Thinker 2016, atas jasanya yang ‘menentang pemimpin ekstremis’.

The first new version of cult video game Prince of Persia in 14 years has been released, called The Lost Crown, and it is the first edition in the series to be fully voiced in Farsi.

The franchise draws heavily on Persian mythology and Iranian culture, but until now has always been in English.

The developers say they want to “depict and respect Persia and Iran”.

Game fan Sam Mandi-Gohmi said it was “brilliant” that representation was being taken more seriously.

“When I saw the tweet announcing Farsi would be a full game audio option for The Lost Crown, I half thought it was a joke,” said Mr Mandi-Gohmi, who lives in the UK.

“I grew up in England to an Iranian father, and often when I was younger we’d play games together, as it wasn’t something that was significant in his childhood.

“I rushed to show my dad it – he laughed and translated alongside in disbelief.”

Sam said previous games in the series, released in the UK in the 1990s and 2000s, did not have characters who “appeared fully Iranian”.

“Now, it’s not 2003 any more and representation in media is a significant consideration for developers – that’s brilliant – but there is still basically zero Iranian representation within Western media,” he said.

Modernising the game

The game is the first in the series to be made by Ubisoft Montpellier, a subsidiary of Assassin’s Creed developer Ubisoft.

“From the start, we wanted to be able to depict and to respect Persia and Iran,” said the game’s designer Mounir Radi.

“It was natural for us to say, if we are going into this culture, we have to be true to this culture, we have to do this.”

• Assassin’s Creed Mirage: Why Arabic is at heart of new game

The makers also attempted to modernise the game – which is the first in the series since 2010’s The Forgotten Sands, aside from spin-offs and remakes.

The graphics – which draw inspiration from Sony’s animated smash hit Into the Spider-Verse – have been updated.

But another part of modernising the game involved making it authentic in a way the series never was before, for example by weaving elements of the Zoroastrianism religion – which was founded in present-day Iran – into the gameplay.

The game’s producer Abdelhak Elguess told the BBC they were “very proud” to have made the changes.

“We have so many people from Persian cultures that are very happy,” he said.

Representation matters

Emad Saedi has been a fan of the games since he was a child, when he connected with the series’ cultural references to Persia, but says something always felt off.

“Those games were missing a fundamental element of the culture the prince came from: language,” he said.

“My friends and I always had this question that if he’s a Persian prince, how come he speaks English, or any language except Persian? Isn’t that odd?”

Emad said it is a “huge step forward” to include the language, in part because he felt Iran and Persian culture are “under-represented in today’s world”.

“In a world that is saturated with Western culture content, seeing something from other parts of the world feels like a breath of fresh air, especiallyhttps://tampansamping.com/ from a hidden gem like Iran,” he said.

“It feels like we are finally being seen after being ignored for many years.

“There are many wonderful stories in our culture with massive commercial potential – I hope the entertainment industry recognises this opportunity and continues to invest in them.”